Kasus Eddy Sindoro segera masuk meja hijau

KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Perkara kasus mantan petinggi Lippo Group Eddy Sindoro segera masuk meja hijau. Hari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan pelimpahan berkas kasus ini ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), Jakarta Pusat.

“Hari ini (10/12) dilakukan pelimpahan berkas, barang bukti dan tersangka ESI (swasta),” kata Juru Bicara KPK, Febri Diansyah dalam keterangan tertulisnya pada Senin, (10/12).

Eddy Sindoro sendiri telah ditetapkan sebagai tersangka sejak 2016 lalu. Ia diduga menjadi dalang suap kepada mantan Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Edy Nasution, pada akhir 2016 untuk pengabulan Peninjauan kembali (PK) terkait kasus yang ditangani PN Jakarta Pusat.

Edy diduga memberikan sejumlah uang kepada Edy Nasution untuk sejumlah perkara yang berkaitan dengan Lippo Group.

Setelah kabur selama dua tahun, Eddy akhirnya menyerahkan diri kepada KPK pada Jumat, (12/10) yang lalu Daftar Poker.

Selama proses penyidikan, KPK telah memeriksa sekitar 38 orang saksi untuk mendalami kasus ini. Febri menjabarkan unsur-unsur saksi yang telah diperiksa antara lain; sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia, PNS di Mahkamah Agung Republik Indonesia, Staf Ahli Bidang Politik dan Hukum Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Selanjutnya, Direktur PT Metropolitan Tirta Perdana (PT MTP), Sekretaris Paramount Land Advokat Cakra & Co Advocate & Legal Consultant, dan pihak swasta lainnya

Sekadar informasi Edy Nasution sendiri telah divonis bersalah di pengadilan. Berdasarkan putusan MA, ia diganjar hukuman 8 tahun penjara dan denda Rp 300 juta subsider 6 bulan.

Sementara Doddy Aryanto Supeno sebagai pemberi suap dihukum penjara 4 tahun dan denda Rp 150 juta subsider 6 bulan berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Doddy inilah yang diketahui sebagai pegawai PT Artha Pratama Anugrah (anak usaha Lippo Group) sekaligus anak buah Eddy Sindoro.

Reporter: Muhammad Afandi
Editor: Yudho Winarto

 

Reporter: Muhammad Afandi
Editor: Yudho Winarto
Video Pilihan

Kemdagri perintahkan pemda terapkan Perda KTR

KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Kementerian Dalam Negeri (Kemdagri) perintahkan pemerintahan daerah untuk menerapkan Perda tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR).

Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) Kemdagri Bahtiar membenarkan hal tersebut. Katanya bahwa itu merupakan produk Kemdagri dari Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah.

“Ya betul, Saya konfirmasi ke Pak Galingging Plt.Dirjen Bangda bahwa betul itu produk Ditjen pembangunan daerah,” ujar Bahtiar saat dihubungi Senin (17/12).

Bachtiar juga menambahkan, latar belakang dari kebijakan ini adalah menindaklanjuti UU No. 36 Tahun 2009 tentang kKesehatan pasal 115 ayat 2. Juga berdasarkan PP Nomor 109 tahun 2012 tentang pengamanan bahan yang mengandung zat adiktif berupa tembakau bagi kesehatan.

Kemudian juga berlandaskan peraturan Kementerian Kesehatan (Kemkes) bersama Kemdagri nomor 188/Menkes/pb/7/2011 No. 7 tahun 2011 tentang pedoman daerah wajib menetapkan kawasan tanpa rokok (KTR) melalui Peraturan Daerah.

Berdasarkan surat yang didapatkan Kontan.co.id, surat Kemdagri kepada Bupati/Wali Kota perihal penerapan regulasi penerapan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) di Daerah.

Tiga poin yang diperintahkan kepada Bupati/Walikota adalah 1) segera menetap Perda tentang KTR di wilayah masing-masing, 2) melaksanakan perda dengan efektif dengan mengoptimalkan peran Satpol PP dan melakukan pembinaan serta pengawasan pada KTR yang ada di UPTD, 3) untuk penerapan KTR di sekolah harus mengacu pada Permendikbud no 64 tahun 2015.

Reporter: Muhammad Afandi
Editor: Yudho Winarto

Reporter: Muhammad Afandi
Editor: Yudho Winarto
Video Pilihan

Pemerintah ingatkan bahaya kecanduan game pada anak-anak

KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Kemajuan Teknologi Informasi tidak sepenuhnya membuat anak-anak bisa memanfaatkan dengan baik kemajuan yang ada. Pasalnya, teknologi bisa membawa efek negatif bagi perkembangan anak, apalagi bila anak terjerumus untuk rela menghabiskan waktunya untuk memainkan video game dari pada aktivitas lainnya.

“Bermain video game secara wajar itu tidak masalah. Yang jadi masalah bila pemainnya lupa waktu, lupa makan dan lebih sering menghabiskan waktunya untuk gaming. Itu yang perlu dicemaskan oleh para orang tua. WHO telah menetapkan kecanduan game merupakan salah satu gangguan mental,” kata Plt. Deputi Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak, Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemko PMK), Ghafur Dharmaputra dalam keterangan pers Senin (17/12).

Para orang tua harus mengenali ciri-ciri bila anak terindikasi kecanduan bermain game. Menurut Ghafur, cirinya bisa ditandai dengan ketidakmampuan anak untuk mengendalikan kebiasaan bermain game, memprioritaskan game di atas kegiatan lain, termasuk belajar serta berkomunikasi.

Dan terakhir adalah anak tersebut akan sangat marah dan panik bila dijauhkan dari video game, meski sudah diperingatkan tentang akibat negatif permainan tersebut.

Namun, lanjut Ghafur, kecanduan bermain game  ada derajatnya sendiri. Dan kita tidak boleh secara langsung menyatakan si pemain game tersebut mengalami gangguan mental.

“Kita tidak bisa langsung mendiagnosis anak kita punya gangguan mental, seperti gaming disorder. Yang berhak memutuskan adalah ahlinya, seperti psikolog dan psikiater,” jelas Ghafur.

Sebagai solusi dan antisipasi, Ghafur mengimbau para orang tua untuk mulai memberi pengertian pada anak-anaknya bahwa terlalu lama bermain video game itu sangat tidak baik. Untuk pengalihannya, lanjut Ghafur, orang tua harus lebih intensif dalam membangun komunikasi dengan anak.

“Berilah kehangatan pada anak-anak kita, biasakan berkomunikasi dengan baik dengan mereka. Dan yang paling penting, bila anak Anda dalam fase bermain adalah luangkan waktu khusus untuk bermain secara langsung dengan anak Anda,” saran Ghafur.

Sekarang ini, permainan video game sudah berkembang sangat cepat, apalagi sudah bersifat multi platform, di mana internet dan gawai pintar menggurita dan menjaring semua manusia termasuk anak-anak hingga balita, oleh sebab itu pengawasan orang tua jadi sangat penting dan perlu ditekankan.

“Jangan sampai orang tuanya pun kecanduan untuk bermain video game. Semuanya harus wajar dan seimbang. Orang tua harus mengawasi anaknya dengan bijak dan arif,” tutur Ghafur lagi.

Reporter: Yudho Winarto
Editor: Yudho Winarto

Reporter: Yudho Winarto
Editor: Yudho Winarto
Video Pilihan

Kemkeu sesuaikan tarif cukai minuman beralkohol, ini penjelasannya

KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Pemerintah melalui Kementerian Keuangan (Kemkeu) kembali melakukan penyesuaian terhadap tarif cukai minuman beralkohol.

Keputusan tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 158/PMK.010/2018 tentang Tarif Cukai Etil Alkohol, Minuman yang Mengandung Etil Alkohol, dan Konsentrat yang Mengandung Etil Alkohol.

Kemkeu melakukan penyesuaian tarif cukai pada minuman yang mengandung etil alkohol (MMEA) dan konsentrat yang mengandung etil alkohol (KMEA). Tarif cukai untuk MMEA Golongan A yang berkadar sampai dengan 5%, baik produk dalam negeri maupun impor, dinaikkan dari sebelumnya Rp 13.000 per liter menjadi Rp 15.000 per liter.

”Penyesuaian tarif cukai minuman beralkohol tersebut dilakukan dengan mempertimbangkan kisaran tingkat inflasi dalam empat tahun terakhir,” ujar Nufransa Wira Sakti, Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kementerian Keuangan dalam keterangan resmi yang diterima Kontan.co.id, Minggu (16/12).

Sementara, tidak ada penyesuaian tarif cukai untuk MMEA Golongan B dan Golongan C. Pertimbangannya, MMEA golongan B berkadar alkohol lebih dari 5% sampai 20% maupun MMEA golongan C berkadar alkohol lebih dari 20 % telah dikenakan tarif bea masuk yang cukup tinggi masing-masing sebesar 90% dan 150%.

Selain itu, Nurfransa menambahkan, kebijakan non fiskal berupa penindakan MMEA ilegal yang intensif juga telah berhasil meningkatkan volume impor MMEA golongan B dan C yang sebelumnya diisi oleh MMEA impor ilegal.

Selanjutnya, penyesuaian sistem tarif cukai juga dilakukan pada KMEA untuk mengikuti ketentuan pelaksanaan secara internasional (international best practices).

Sistem tarif cukai untuk KMEA yang selama ini berlaku adalah untuk KMEA jenis cair, “sementara best practice yang ada di dunia dapat berbentuk padat atau sering dikenal dengan powdered alcohol (HS 2106), sehingga diperlukan penyesuaian tarif cukai KMEA,” jelas Nufransa.

Dengan begitu, Kemkeu mengonversi tarif cukai KMEA dari sebelumnya Rp 100 ribu per liter menjadi Rp 1.000 per gram. Tarif ini berlaku untuk KMEA yang diproduksi dalam negeri maupun impor.

Beleid yang ditandatangani oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani, Rabu (12/12) lalu, tersebut resmi menggantikan peraturan sebelumnya yakni PMK 207/PMK.011/2013. Peraturan baru ini telah diundangkan pada 13 Desember 2018 dan akan resmi berlaku pada 1 Januari 2019 mendatang.

Reporter: Grace Olivia
Editor: Yudho Winarto

Reporter: Grace Olivia
Editor: Yudho Winarto
Video Pilihan

Johanes Kotjo divonis 2 tahun 8 bulan penjara karena menyuap Eni dan Idrus Marham

KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) memvonis Johanes Budi Sutrinokotjo terbukti bersalah melakukan suap dalam proyek Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Mulut Tambang Riau-1.

Bos Blackgold Natural Resources Limited dihukum penjara selama 2 tahun 8 bulan penjara. Kemudian Kotjo juga dikenakan denda 150 juta subsider 3 bulan penjara.

“Mengadili dan menetapkan Johanes Budisutrisno Kotjo telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama menjatuhkan pidana kepada terdakwa karena itu dengan pidana penjara selama 2 tahun dan 8 bulan dan pidana denda sejumlah 150 juta ,” ujar Ketua Majelis Lukas Prakoso membacakan amar putusan di Pengadilan Tipikor, Jakarta Pusat, Kamis (13/12).

Hal-hal yang meringankan terdakwa menurut hakim adalah karena bersikap sopan, dan terus terang di persidangan. Kemudian disebutkan juga Kotjo belum pernah dihukum dan masih mempunyai tanggungan keluarga. Dalam pledoinya pun Kotjo merasa bersalah dan mengatakan sangat menyesali serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut.

Putusan ini lebih rendah dari tuntutan Jaksa KPK Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Kotjo dituntut oleh Jaksa empat tahun penjara serta pidana denda Rp 250 juta subsider 6 bulan kurungan.

Jaksa mengatakan bahwa Kotjo terbukti melakukan pemberian uang sejumlah Rp 4,7 miliar kepada Eni Saragih dan Idrus Marham. Suap tersebut merupakan merupakan realisasi dari janji dari terdakwa kepada Mantan Wakil Komisi VII untuk rencana pembangunan PLTU Mulut Tambang Riau-1.

Reporter: Barratut Taqiyyah Rafie
Editor: Barratut Taqiyyah Rafie

Reporter: Barratut Taqiyyah Rafie
Editor: Barratut Taqiyyah Rafie
Video Pilihan

Mulai 18 Desember, lima proyek di tol Jakarta-Cikampek dihentikan sementara

KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) menghentikan lima pengerjaan proyek menjelang natal dan tahun baru. Semuanya di ruas tol Jakarta-Cikampek. Tujuannya, kemacetan selama musim liburan natal dan tahun baru.

Lima proyek di sekitar jalan tol Jakarta – Cikampek (Japek) akan dihentikan sementara. Hal itu untuk menekan kemacetan selama libur natal dan tahun baru.

“Kita sepakat mulai tanggal 18 Desember, kita hentikan proyek di lapangan sampai 1 Januari,” ujar Kepala BPTJ, Bambang Prihatono usai konferensi pers pencapaian kerja Kementerian Perhubungan (Kemhub), Kamis (13/12).

Penghentian sementara proyek di ruas Jakarta-Cikampek tersebut meliputi proyek Light Rail Train (LRT), tol Japek II elevated, kereta cepat Jakarta – Bandung, rehabilitasi jalan, dan pembangunan fly over. Terdapat tiga proyek besar yang ikut dihentikan sementara.

Bambang bilang tiga proyek tersebut tidak dapat diberhentikan dalam waktu yang lama. Pasalnya dua proyek tersebut memiliki target pengoperasian di pertengahan tahun 2019.

Asal tahu saja, rencananya tol Japek II elevated dapat beroperasi fungsional pada saat lebaran mendatang. Sementara LRT ditergetkan beroperasi pada pertengahan tahun 2019.

“Kalau lebih (dari 1 Januari) mereka akan mundur dari target yang ada,” terang Bambang.

Berdasarkan tindakan tersebut Bambang memastikan arus lalu lintas selama libur natal dan tahun baru akan lancar. Sebelumnya juga Kemhub telah mengatur pembatasan operasi truk pengangkut barang melalui Peraturan Menteri Perhubungan (Permenhub) 115 tahun 2018 yang akan mengurangi penuhnya kendaraan di jalan.

Reporter: Abdul Basith
Editor: Sanny Cicilia

Reporter: Abdul Basith
Editor: Sanny Cicilia
Video Pilihan

Ini jadwal pembatasan angkutan barang saat arus mudik Natal dan Tahun Baru

KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Demi melancarkan arus mudik saat Natal dan Tahun Baru 2019, pemerintah bakal membatasi lalu lintas operasional angkutan barang. Kebijakan itu tertuang dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 115 Tahun 2018 tentang Pengaturan Lalu Lintas Operasional Mobil Barang Selama Masa Angkutan Natal 2018 dan Tahun Baru 2019.

Dalam aturan tersebut tertulis mobil yang dibatasi adalah mobil barang dengan berat lebih dari 14.000 kilogram, mobil barang dengan sumbu tiga atau lebih, truk gandeng, dan mobil barang yang digunakan untuk mengangkut tanah, pasir, batu, batubara, besi, semen, dan kayu.

Adapun pembatasan operasional itu berlaku pada 21 Desember 2018 pukul 00.00 sampai 22 Desember 2018 pukul 24.00.

Pembatasan ini berlaku di ruas dua arah:
1. Jalan tol Jakarta – Merak
2. Jalan tol Prof. Soedyatmo
3. Jalan tol Lingkar Luar Jakarta
4. Jalan tol Bawen – Salatiga
5. Jalan nasional Medan – Brastagi Tanah Karo
6. Jalan nasional Tegal – Purwokerto
7. Jalan nasional Mojokerto – Caruban.

Ruas satu arah:
1. Jalan tol Jakarta – Cikampek arah Cikampek
2. Jalan tol Cikampek – Padalarang – Cileunyi arah Cileunyi
3. Jalan nasiona Pandaan – Malang arah Malang
4. Jalan nasional Probolinggo – Lumajang arah Lumajang
5. Janal nasinal Gilimanuk – Denpasar arah Denpasar.

Pembatasan rute di atas juga berlaku pada 28 Desember 2018 mulai pukul 00.00 WIB sampai 29 Desember pukul 24.00 WIB. Kemudian juga berlaku pada 25 Desember 2018 mulai pukul 00.00 WIB sampai 24.00 WIB pada ruas jalan tol Jakarta – Cikampek arah Jakarta.

Adapun pembatasan operasional tidak berlaku bagi mobil barang pengangkut seperti:
1. Bahan bakar minyak atau bahan bakar gas
2. Barang ekspor dan impor dari dan ke pelabuhan ekspor impor
3. Ternak
4. Pupuk
5. Hantaran pos dan uang
6. Beras, terigu, dan jagung
7. Gula pasir
8. Sayur dan buah
9. Daging dan ikan
10. Minyak goreng dan mentega
11. Susu
12. Telur
13. Garam

Reporter: Harry Muthahhari
Editor: Komarul Hidayat

Reporter: Harry Muthahhari
Editor: Komarul Hidayat
Video Pilihan

KPK tetapkan bupati Cianjur sebagai tersangka korupsi DAK Pendidikan

KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Komisi pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Bupati Cianjur, Irvan Rivano Muchtar sebagai tersangka korupsi dana Alokasi Khusus (DAK) Pendidikan Kabupaten Cianjur Tahun 2018.

“KPK meningkatkan status penanganan perkara ke penyidikan serta menetapkan 4 orang tersangka,” ujar Wakil Ketua KPK, Basaria Panjaitan dalam konferensi pers di Gedung KPK, Rabu (12/12).

Empat orang tersangka itu adalah Irvan Rivano Muchtar yang merupakan Bupati Cianjur periode 2016-2021, Cecep Sobandi selaku Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Cianjur dan Rosidin, Kepala Bidang SMP di Dinas Pendidikan Kabupaten Cianjur, serta Tubagus Cepy Sethiady yang merupakan Kakak Ipar Bupati.

Tiga tersangka telah diperiksa di gedung KPK. Sementara satu orang tersangka lagi, Tubagus Cepy Sethiady belum ditangkap dan diperiksa oleh KPK. “Terhadap TCS (Tubagus Cepy Sethiady) kami imbau untuk datang ke KPK dan menyerahkan diri sesegera mungkin begitu mendapat informasi ini. Sikap kooperatif dalam proses hukum akan kami hargai,” tambahnya Basaria.

KPK menduga ada tindak pidana korupsi meminta, menerima atau memotong pembayaran, atau memaksa seseorang memberikan sesuatu, atau menerima gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan terkait dana Alokasi Khusus (DAK) Pendidikan Kabupaten Cianjur Tahun 2018 senilai Rp 46.8 miliar.

Sebesar 14,5% anggaran Dana Alokasi Khusus (DAK) yang dipangkas. Anggaran itu seharusnya digunakan oleh sekitar 140 SMP di Cianjur untuk membangun fasilitas sekolah, seperti ruang kelas, laboratorium atau fasilitas yang lain.

Dalam pelaksanaannya, Rudiansyah dan Taufik Setiawan selaku ketua dan bendahara Majelis Kerja Kepala Sekolah (MKKS) Cianjur diduga berperan menagih fee dari DAK Pendidikan pada sekitar 140 Kepala sekolah yang telah menerima DAK itu.

Dari sana ada Jatah Bupati, Irvan mendapat fee sebesar 7% dari alokasi DAK tersebut. “Dalam kasus seperti ini jelas yang menjadi korban adalah para siswa di Cianjur dan masyarakat yang seharusnya menikmati anggaran DAK tersebut secara maksimal,” kata Basaria.

Turut diamankan uang sejumlah Rp 1,5 miliar dalam operasi ini. Uang itu dalam pecahan Rp 100.000, Rp 50.000 dan Rp 20.000. Namun KPK menduga sebelumnya juga telah terjadi pemberian sesuai dengan tahap pencairan dana DAK Pendidikan di Kabupaten Cianjur

Empat tersangka ini dijerat Pasal 12 huruf f atau Pasal 12 huruf e atau Pasal 12 B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Reporter: Muhammad Afandi
Editor: Yoyok

Reporter: Muhammad Afandi
Editor: Yoyok
Video Pilihan

Sri Mulyani minta swasta dorong daya saing dan produktivitas Indonesia

KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Perekonomian global terus mengalami gejolak. Bahkan berbagai lembaga di dunia pun memperkirakan pertumbuhan ekonomi akan mengalami perlambatan di tahun depan.

Meski ekonomi di dunia tengah bergejolak, tetapi Indonesia masih bisa mencatatkan pertumbuhan ekonomi yang stabil. Hal tersebut terlihat dari pertumbuhan ekonomi Indonesia di kuartal III yang mencapai 5,17%.

Menteri Keuangan Sri Mulyani menjelaskan, pertumbuhan ekonomi tersebut didorong oleh faktor eksternal dan faktor domestik. Di satu sisi, pemerintah sudah melakukan berbagai instrumen untuk menjaga perekonomian Indonesia.

Melihat dari sisi pemerintah yang sudah melaksanakan berbagai upaya, Sri Mulyani pun meminta supaya swasta turut berpartisipasi mendorong daya saing dan produktivitas Indonesia untuk membangun perekonomian Indonesia.

“Untuk meningkatkan competitiveness dan produktivitas, elemen yang dibangun pemerintah yaitu infrastruktur, sumber daya manusia dan institusi. Maka kita juga memiliki harapan yang sama untuk sektor korporasi,” ujar Sri Mulyani CG Conference and Award ke-10 dengan tema Bringing about Changes: Opportunities and Challanges for Directors, Senin (10/12).

Lebih lanjut Sri Mulyani menuturkan, berbagai instrumen yang dilakukan pemerintah untuk mendorong daya saing dan produktivitas ini dimulai dari kebijakan dari sisi perpajakan, belanja negara, kebijakan investasi, kebijakan perdagangan.

Juga membangun sumber daya manusia dengan menganggarkan belanja untuk pendidikan, memberikan pelatihan hingga menganggarkan dana untuk kesehatan.

Reporter: Lidya Yuniartha
Editor: Yudho Winarto

Reporter: Lidya Yuniartha
Editor: Yudho Winarto
Video Pilihan

Kemdag jajaki kerja sama dengan Korsel guna perkuat KEK

KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan (Kemdag) melalui Direktorat Fasilitasi Ekspor Impor menjajaki peluang kerja sama dengan Korea Selatan untuk memperkuat Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) di Indonesia. Penjajakan berlangsung pada 5-7 Desember 2018 di Busan dan Seoul, Korea Selatan melalui serangkaian pertemuan dan kunjungan ke zona ekonomi bebas (free econonomic zone).

Penjajakan diawali dengan pertemuan antara Delegasi Indonesia dengan Pemerintah Daerah Kota Busan yang mengelola Busan-Jinhae Free Economic Area (BJFEZ) di Busan, Korea Selatan, Kamis (6/12). Delegasi Indonesia dipimpin Direktur Fasilitasi Ekspor dan Impor Olvy Andrianita, sedangkan Pemerintah Daerah Kota Busan dipimpin Deputy General Director of Planning and General Affairs Departement of BJFEZ, Hwang Jeong-gi dan didampingi Deputy Project, Cho Won-Jong.

“Pertemuan ini dimaksudkan untuk menjajaki peluang kerja sama dalam bisnis internasional dan logistik melalui penguatan KEK di Indonesia sehingga dapat meningkatkan kinerja perdagangan kedua negara,” jelas Direktur Fasilitasi Ekspor dan Impor Kemdag Olvy Andrianita melalui siaran pers, akhir pekan ini.

BJFEZ merupakan zona ekonomi bebas terbaik untuk sektor logistik dari tujuh zona yang ada di Korea Selatan. Ketujuh zona ekonomi khusus tersebut saling terintegrasi dan dikelola masing-masing pemerintah daerah Korea Selatan di bawah pengawasan dan koordinasi Kementerian Perdagangan, Industri dan Energi Korea Selatan.

Saat menerima Delegasi Indonesia, Hwang Jeong-gi menyambut baik penjajakan peluang kerja sama kedua belah pihak tersebut untuk Indonesia dan Korea. Menurutnya, Indonesia memiliki potensi ekonomi dan perdagangan, serta potensi pariwisata dan budaya yang sangat besar.

Hal ini didukung dengan letak geografis Indonesia yang strategis dan rentang kepulauan nusantara yang lima kali lebih luas dari Korea Selatan. Sebelumnya, pada Rabu (5/12), Delegasi Indonesia juga bertemu dengan pihak Otoritas Pelabuhan Busan yang merupakan pelabuhan ke-6 terbesar di dunia.

“Otoritas Pelabuhan Busan tertarik untuk menjalin kerja sama dengan Indonesia. Peluang inilah yang dapat dimanfaatkan sebagai upaya meningkatkan kinerja pelabuhan di Indonesia. Kami berupaya memberikan informasi fasilitas dan insentif yang dapat diberikan kepada Otoritas Pelabuhan Busan sebagai bentuk keseriusan untuk menjalin kerja sama di antara kedua belah pihak,” jelas Olvy.

Pertemuan tersebut berjalan dengan baik dan akan ditindaklanjuti dengan komunikasi lebih lanjut dan kunjungan balasan dari Otoritas Pelabuhan Busan maupun BJFEZ ke Indonesia tahun mendatang. “Diharapkan penjajakan ini akan membuka jalan yang lebih besar untuk merealisasikan kerja sama di antara kedua belah pihak,” tandas Olvy.

Sementara itu menindaklanjuti pertemuan tersebut, Kepala Indonesian Trade Promotion Center Kusuma Dewi menyampaikan, akan membawa Otoritas Pelabuhan Busan ke Indonesia.

Reporter: Umi Kulsum
Editor: Wahyu Rahmawati

Reporter: Umi Kulsum
Editor: Wahyu Rahmawati
Video Pilihan

Jokowi akui peran media begitu penting bagi dirinya dan keluarga

KONTAN.CO.ID – BOGOR. Presiden Joko Widodo menyatakan dirinya besar berkat media. Bahkan Jokowi bilang dirinya tidak ada apa-apanya tanpa media. 

“Saya ini 2004 siapa sih yang kenal saya? Sebelum jadi Walikota, atau pas Pilkada pertama Walkot siapa sih yang kenal saya? Nggak ada. Nggak ada. Nggak ada,” ucapnya saat berbincang santai dengan para wartawan di Green Garden Cafe, Sabtu (8/12).

“Dikenal itu saya ingat. Dikenal itu saat media lokal mulai mengangkat, media nasional mulai mengangkat. Dari situ dimulai, sebetulnya,” jelas Presiden.

Anak sulung Presiden Joko Widodo, Gibran Rakabuming juga menyadari peran media sangat penting bagi dirinya dan keluarga.

“Ya untuk saya media itu termasuk teman-teman yang membesarkan saya dari mulai nol dulu sampai sekarang,” katanya .

Hal itu dirasakannya, saat merintis usaha martabak Markorbar. “Markobar itu kan cuma makanan kaki lima, mulai dari pinggir jalan. Itu kalau tidak dibesarkan sama teman-teman media di sini nggak bakalan jadi apa-apa,” tambah Gibran.

Saat ini Markobar sudah memiliki cabang lebih dari 50 outlet di seluruh Indonesia. “Jadi ketika ada berita posisif saya dibantu, ada berita negatif pun saya juga terbantu,” tutur dia.

Dengan begitu, menurutnya setiap berita itu menguntungkan. “Media itu, ya itu tadi teman-teman yang membesarkan saya dan juga membesarkan bapak (Jokowi), terima kasih semua untuk teman-teman media yang hadir di sini,” lanjut Gibran.

Reporter: Sinar Putri S.Utami
Editor: Herlina Kartika

Reporter: Sinar Putri S.Utami
Editor: Herlina Kartika
Video Pilihan

Kemtan klaim rencana strategis sepanjang empat tahun tercapai

KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Kementerian Pertanian (Kemtan) mengklaim rencana strategis (renstra) tahun 2014-2018 sudah tercapai. Sejumlah indikator kerja telah memenuhi target. Capaian terlihat dari laporan keuangan Kemtan memperoleh wajar tanpa pengecualian dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) selama tahun 2016 dan tahun 2017.

Nilai kualitas penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) meningkat dari 72, 17 di tahun 2015 menjadi 72, 47 di tahun 2018. Kemenpan RB memberikan nilai baik atas hasil evaluasi reformasi birokrasi Kementan. Yakni, dari nilai 71,89 di tahun 2015 menjadi 76,79 di tahun 2019.

“Dibidang pengawan Kementan mendapatkan penghargaan dari KPK berupa Kementerian Unit Pengelola Gratifikasi (UPG) terbaik I dengan laporan gratifikasi sebesae 99,11%,” beber kata Itjen Kemtan Justan Riduan, Jumat (7/12).

Tahun 2017-2018, Kemtan memperoleh penghargaan sistem pengendalian gratifikasi terbaik I dari KPK. Selain itu, tata kelola sumber daya manusia Kementan sudah menyentuh level 3. Ke depan, Justan optimistis Indonesia dapat menjadi lumbung pangan dunia.

Reporter: Denita BR Matondang
Editor: Yoyok

Reporter: Denita BR Matondang
Editor: Yoyok
Video Pilihan

Divonis lebih ringan 2 tahun, Zumi Zola terima putusan hakim

KONTAN.CO.ID –  JAKARTA. Zumi Zola menerima putusan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) yang memvonis Gubernur Jambi Non-aktif itu 6 tahun kurungan penjara.

“Saya terima keputusan hakim dan menghormati setiap proses jalannya hukum,” ujar Zumi usai persidangan pembacaan amar putusan di Pengadilan Tipikor, Jakarta Pusat, Kamis (6/12)

Vonis enam tahun kurungan itu dibacakan oleh Ketua Majelis Hakim, Yanto. Selain kurungan, Zumi juga dipidana denda sebesar Rp 500 juta dengan subsider 3 bulan. Ia juga dikenakan pidana tambahan berupa pencabutan hak untuk dipilih dalam jabatan publik selama lima tahun sejak terdakwa selesai menjalani pidana pokoknya.

Usai mendengar amar putusan itu, Zumi menyatakan menerima dan tidak akan mengajukan banding. Ia berharap JPU menerima putusan majelis hakim ini, agar putusan bisa segera inkrah.

“Saya berharap JPU juga begitu ya, dan bisa segera inkrah,” kata Zumi.

Sementara di lain pihak, Jaksa Penuntut Umum belum menentukan akan menerima putusan atau mengajukan banding. Vonis majelis hakim ini pasanya lebih ringan dua tahun dari tuntutan jaksa.

Jaksa menuntut Zumi Zola 8 tahun penjara. Kemudian mantan aktor juga dituntut membayar denda Rp 1 miliar subsider 6 bulan kurungan. Tuntutan lain, hak politiknya dicabut selama lima tahun usai menjalani pidana pokoknya.

Dalam perkara ini, Zola dinyatakan telah terbukti secara sah melakukan tindak pidana korupsi.

“Mengadili menyatakan terdakwa Zumi Zola Zulkifli telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama sama sebagaimana dalam dakwaan kesatu pertama dan kedua pertama,” kata Hakim Ketua, Yanto membacakan Amar putusan.

Zumi dihukum karena terbukti bersalah pada dua dakwaan. Perkara pertama Ia menerima gratifikasi sebesar lebih dari Rp 40 miliar. Zumi juga disebutkan menerima 177.000 dollar Amerika Serikat dan 100.000 dollar Singapura serta 1 unit Toyota Alphard.

Perkara kedua, Zumi menyuap 53 anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jambi senilai total Rp 16,34 miliar.

Suap tersebut diberikan sebagai mahar untuk menyetujui Rancangan Peraturan Daerah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jambi Tahun Anggaran (RAPERDA APBD) menjadi Peraturan Daerah APBD pada Tahun Anggaran 2017 dan 2018.

Reporter: Muhammad Afandi
Editor: Sanny Cicilia

Reporter: Muhammad Afandi
Editor: Sanny Cicilia
Video Pilihan

Pekerja dibunuh di Papua, Jokowi perintahkan Panglima TNI dan Kapolri cek kejadian

KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Presiden Joko Widodo telah memerintahkan Panglima TNI dan Kapolri untuk mengecek kejadian 31 pekerja jalan yang diduga dibunuh di Papua.

Berdasarkan informasi yang diterimanya, kejadian itu terjadi di Kabupaten Nduga. Wilayah tersebut memang sangat rawan bahaya.

“Dulu memang warnanya merah. Saya dulu pernah ke sana,” kata Presiden di Hotel Bidakara, Selasa (4/12).

Maka itu, ia mengatakan pagi tadi dirinya telah memerintah Panglima TNI dan Kapolri yang untuk melihat kejadian tersebut. Pasalnya saat ini informasi yang beredar masih simpang siur.

“Karena saat ini berita masih diduga dan karena sinyal disana tidak ada. Apa betul kejadian seperti itu,” katanya.

Presiden menyadari, pembangunan di tanah Papua itu memang bebannya sangat sulit karena masih mendapat gangguan dari warga setempat. Tapi terlepas dari itu Jokowi mengatakan, pembangunan di Papua masih akan tetap berlanjut. “Pembangunan di tanah Papua tetap berlanjut,” tutup Presiden.

Reporter: Sinar Putri S.Utami
Editor: Herlina Kartika

Reporter: Sinar Putri S.Utami
Editor: Herlina Kartika
Video Pilihan

Ketua KPK: Indeks persepsi korupsi Indonesia tumbuh paling tinggi

KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agus Rahardjo menyampaikan Indeks Persepsi Korupsi (IPK) di hadapan Presiden Joko Widodo pada peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia (Hakordia) di Hotel Bidakara, Jakarta, Selasa (4/12).

Agus melaporkan bahwa saat ini pertumbuhan Indeks Persepsi Korupsi (IPK) merupakan yang tertinggi di dunia.

“Kita menyaksikan CPI (Corruption Perception Index) Indonesia mencapai pertumbuhan yang paling tinggi di dunia,” klaim Agus dalam sambutannya.

Data tersebut disebutkannya dalam pertumbuhan IPK Indonesia dari tahun 1998. Kala itu Indonesia menduduki posisi terendah di Asia dengan nilai 20.

“Jadi dari 1998 CPI Indonesia itu terendah di asia, jadi Malaysia, Vietnam, Singapura di atas kita. Pada waktu itu CPI kita 20, Philipina 33, Thailand 50, Malaysia 53,” jelas Agus.

Saat ini Indonesia memperoleh nilai 37, nilai yang sama dengan tahun lalu. Menurut Agus, jika dibandingkan dengan negara-negara yang jumlah penduduknya mirip, bila ditarik dari tahun 1998 Indonesia mengalami kenaikan 17 poin. Sementara itu negara lain, vietnam naik 10 poin, Argentina 9 poin, Nigeria 8, Thailand 7, China 6, Brazil -3, dan Malaysia -6.

“Indonesia 17, vietnam 0, argentina 9, china yang menerapkan hukuman mati pun 6,” kata Agus.

Indeks ini dipengaruhi oleh sembilan lembaga survei. Yang memberi nilai rendah antara lain dari World Justice Project dan PERC. World Justice Project hanya beri Indonesia 20 poin, lembaga ini mengukur ketaatan negara dalam menegakan hukum dan mengukur penyalah kewenangan publik. Sementara PERC memberikan 32 poin terkait persepsi korupsi sektor publik dan instansi tertentu.

Reporter: Muhammad Afandi
Editor: Herlina Kartika

Reporter: Muhammad Afandi
Editor: Herlina Kartika
Video Pilihan

Ini jadwal penerbitan SBN valas 2019

KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Untuk memenuhi pembiayaan utang tahun depan, pemerintah kembali menerbitkan surat berharga negara (SBN) dalam denominasi valas. Targetnya, penerbitan SBN valas mencapai 14%-17% dari total penerbitan SBN bruto tahun depan.

Menurut Kementerian Keuangan (Kemkeu), target penerbitan itu masih dapat disesuaikan dengan potensi sumber pembiayaan lainnya dan kebutuhan pembiayaan. Yang jelas, “SBN valas akan diterbitkan sebagai komplementer untuk menghindari crowding out di pasar domestik serta menjaga keberadaan di pasar modal internasional,” kata Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kemkeu Nufransa Wira Sakti yang dikutip Kontan.co.id, Selasa (4/12).

Adapun target penerbitan SBN bruto 2019 mencapai Rp 825,70 triliun. Angka ini turun dibanding target dalam APBN 2018 sebesar Rp 856,49 triliun. Dengan demikian, nominal penerbitan SBN valas tahun depan mencapai Rp 115,6 triliun-Rp 140,37 triliun.

Rencananya, penerbitan SBN valas masih akan dilakukan dalam tiga mata uang, yaitu dollar Amerika Serikat (obligasi global dan sukuk global) euro (euro bond), dan yen Jepang (samurai bond). Ketiganya akan diterbitkan setiap kuartal mulai dari kuartal pertama hingga kuartal ketiga 2019.

Pada kuartal pertama tahun depan, pemerintah bakal menerbitkan sukuk global sekitar US$ 2 miliar-US$ 3 miliar dan obligasi global sekitar US$ 3 miliar-US$ 3,5 miliar. Khusus untuk obligasi global, telah diterbitkan pemerintah hari ini sebesar US$ 3 miliar dalam rangka pre funding alias untuk menutup kebutuhan tahun depan.

Pre funding kali ini lebih rendah dari tahun-tahun sebelumnya. Sebab, “Ini sejalan dengan penurunan defisit dan juga kebutuhan pembiayaan untuk tahun 2019,” kata Direktur Jenderal (Dirjen) Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kemkeu Luky Alfirman kepada Kontan.co.id.

Pada kuartal kedua 2019, pemerintah juga bakal menerbitkan samurai bond sekitar US$ 1 miliar-US$ 1,5 miliar. Pada kuartal ketiga 2019, pemerintah akan menerbitkan euro bond atau SBN dual currency sekitar US$ 1 miliar-US$ 2 miliar.

Reporter: Adinda Ade Mustami
Editor: Wahyu Rahmawati

Reporter: Adinda Ade Mustami
Editor: Wahyu Rahmawati
Video Pilihan

Presiden Jokowi perintahkan Mensos bangun pabrik untuk penyandang disabilitas

KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Presiden Joko Widodo memerintahkan Menteri Sosial Agus Gumiwang Kartasasmita menyelesaikan pabrik untuk penyandang disabilitas.

Pabrik tersebut merupakan rencana yang digagas sejak empat tahun silam. ” Empat tahun yang lalu saya mendapatkan usulan untuk membangun sebuah pabrik untuk penyandang disabilitas. Tapi saya tunggu-tunggu katanya mau dicarikan tanahnya saya tunggu tanahnya sampai sekarang tanahnya belum ada,” katanya saat membuka acara peringatan hari disabilitas internasional, Senin (3/12).

“Oleh sebab itu hari ini saya perintahkan kepada Menteri Sosial untuk menyelesaikan ini,” tambah Jokowi. Harapannya, hal tersebut bisa langsung terealisasikan.

“Segera akan kita bangun yang namanya pabrik itu entah untuk garmen entah untuk elektronik entah untuk inovasi inovasi yang lain,” tambah dia.

Menurut Presiden, saat ini perlu melihat prestasi-prestasi yang ada dan memberikan wadah dan ruang bagi penyandang disabilitas untuk berprestasi dan berkarya.

“Saya ingin yang konkret. Saya ingin yang riil. Memang kita tahu Undang-Undang (UU) sudah ada tapi yang lebih penting bukan undang-undang saya kira,” imbuh Presiden.

Sebab, sejatinya yang paling penting bagaimana mengimplementasikan melaksanakan dari amanah UU yang ada. “Saya tolong dikejar-kejar, diingatkan sehingga saya bisa mengejar juga ke menteri. menteri bisa mengejar ke Dirjen agar ini bisa direalisasi,” tutup Presiden.

Reporter: Sinar Putri S.Utami
Editor: Herlina Kartika

Reporter: Sinar Putri S.Utami
Editor: Herlina Kartika
Video Pilihan

Kenaikan tarif angkutan udara mengerek inflasi November 2018

KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Inflasi November 2018 tercatat sebesar 0,27% month on month (mom) dan secara tahunan (year on year/yoy) sebesar 3,23%. Inflasi ini dipicu oleh kenaikan harga tarif angkutan udara, bawang merah, beras, kenaikan upah tukang bukan mandor dan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) non subsidi.

“Kenaikan tarif angkutan udara andilnya 0,05%,” ungkap Suhariyanto, Kepala BPS saat konferensi pers, Senin (3/12).

Kenaikan tarif angkutan udara dipengaruhi oleh faktor akhir tahun. Permintaan tiket pesawat semakin tinggi karena menjelang liburan dan adanya permintaan antar departemen, salah satunya di pemerintah daerah (Pemda).

Kenaikan tarif angkutan udara terjadi di 43 kota, dengan kenaikan paling tajam di Indonesia bagian timur yaitu Ambon, Ternate dan Sorong.

Selain itu dalam kelompok transportasi, komunikasi dan angkutan, kenaikan harga bensin non subsidi memberikan andil 0,02%. Sedangkan pulsa untuk paket internet sebesar 0,01%.

Sedangkan kenaikan harga bawang merah memberikan andil sebesar 0,04% yang dipengaruhi oleh cuaca. Kenaikan harga bawang merah terjadi di 74 kota termasuk Banda Aceh dan Cirebon. Kemudian kenaikan harga beras memberikan andil 0,03%.

“kenaikan harga beras masih terkendali, naik tipis. Kita tahu bobot beras tinggi sehingga meskipun kenaikannya tipis andilnya besar,” jelas Suhariyanto.

Sedangkan kelompok perumahan mengalami inflasi 0,25% dengan andil 0,06%. Komoditas utama yang menyumbang inflasi yaitu kenaikan upah tukang bukan mandor sebesar 0,02%, kemudian peningkatan bahan bangunan seperti besi beton dan cat tembok,dan tarif sewa rumah masing-masing 0,01%.

Reporter: Benedicta Prima
Editor: Herlina Kartika

Reporter: Benedicta Prima
Editor: Herlina Kartika
Video Pilihan

Ekonom Core prediksi cadangan devisa bulan November stagnan atau turun tipis

KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Ekonom Center of Reform on Economics (Core), Piter Abdullah memprediksi cadangan devisa (Cadev) November 2018 akan cenderung stagnan atau turun tipis.

“Dikisaran US$ 113 sampai US$ 115 miliar,” ungkap Piter kepada Kontan.co.id, Sabtu (1/12). Menurutnya penguatan rupiah tidak berdampak ke peningkatan cadangan devisa. Sebaliknya, bisa mendorong penurunan cadangan devisa apabila penguatan tersebut disebabkan intervensi oleh Bank Indonesia (BI).

Selain untuk intervensi, potensi pengeluaran cadangan devsa adalah untuk pembayaran pokok dan bunga utang luar negeri. “Sedangakn di sisi penerimaan setahu saya tidak ada penerimaan yang cukup besar dari pinjama luar negeri,” ungkap Piter.

Sampai akhir tahun. Piter memprediksi cadangan devisa tidak banyak berubah. Dikisaran US$ 112 hingga US$ 114 miliar.

Reporter: Benedicta Prima
Editor: Yoyok

Reporter: Benedicta Prima
Editor: Yoyok
Video Pilihan

Prabowo dielu-elukan peserta reuni akbar 212

KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Reuni Akbar 212 digelar hari ini Minggu (2/12) di kawasan Monumen Nasional. Reuni 212 dimulai sekitar pukul 07.00 WIB dengan melantunkan beberapa lagu kebangsaan dan nasional termasuk Indonesia Raya.

Calon Presiden nomor urut 02, Prabowo Subianto juga hadir dengan sambutan histeris dari para peserta.

Dilansir dari Wartakotalive.com, kehadiran Prabowo Subianto mendapat perhatian dari para peserta aksi reuni akbar 212. Prabowo Subianto dielu-elukan oleh para peserta aksi.

Mereka mencoba memanggil-manggil nama Prabowo sembari mendekatinya untuk mengambil gambar atau berfoto.

Kedatangan Prabowo pada reuni akbar 212 dikawal ketat oleh pihak panitia dan keamanan.

Prabowo Subianto tiba di panggung utama tepat saat lagu kebangsaan Indonesia Raya dikumandangkan oleh para peserta.

Selain lagu Indonesia Raya, peserta reuni akbar 212 juga menyanyikan lagu wajib lainnya yaitu Satu Nusa Satu Bangsa dan Garuda Pancasila.

Saat menyanyikan lagu Indonesia Raya, seluruh peserta aksi diminta untuk berdiri.

“Ayo kita berdiri semua untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Semua harus tertib yang ingin masuk, jangan saling dorong,” ujar pemimpin aksi melalui pengeras suara dilansir dari Kompas.com, Minggu (2/12).

Acara dilanjutkan pembacaan ayat suci Al-Qur’an oleh perwakilan peserta reuni akbar 212.

Sebelumnya, pihak kepolisian telah menyiapkan 20.00 personel gabungan dari TNI, Polri, dan pemerintah daerah yang disebar di berbagai titik.

“Jadi ada 20.000 personel gabungan dari TNI, Polri dan juga oleh pemerintah daerah.”

“Intinya ada beberapa lokasi yang akan disiapkan, yang akan digunakan untuk mengamankan,”

“Nanti di lapangan situasional, (petugas) akan menentukan apakah nanti akan dilakukan pengalihan arus ataukah akan dilakukan penutupan atau contraflow atau buka tutup.”

“Itu nanti ahlinya adalah Direktorat Lalu Lintas,” ucap Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Argo Yuwono, Jumat (30/11/2018).

Selain personel gabungan, 500 petugas kebersihan juga ikut terlibat untuk membersihkan sampah.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup (LH) DKI Jakarta, Isnawa Adji, mengimbau kepada massa reuni akbar 212 untuk kembali mengulang ketertiban membuang sampah seperti pada aksi 212 yang digelar dua tahun lalu.

Selain menyiapkan pasukan oranye atau petugas kebersihan, Dinas LH juga menyiapkan 10 truk sampah anorganik, 10 mobil penyapu jalan (road sweeper), 10 kijang lintas, 300 sapu lidi dan pengki, 10 ribu kantong plastik, dan 6 bus toilet. (Miftah Salis)

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul Reuni Akbar 212 – Peserta Aksi Reuni 212 Nyanyikan Lagu Indonesia Raya, Prabowo Disambut Histeris,

Sumber : TribunNews.com
Editor: Yudho Winarto

Sumber : TribunNews.com
Editor: Yudho Winarto
Video Pilihan

Sri Mulyani: Tumbuhnya perusahaan digital membuka kesempatan buat pengusaha perempuan

KONTAN.CO.ID – BUENOS ARIES. ‘Empat unicorn’ telah berhasil mentransformasi ekonomi dan membuka akses kepada pengusaha termasuk perempuan.

Ini sejalan dengan era ekonomi digital yang telah meningkatkan literasi keuangan dan literasi digital khususnya untuk perempuan di Indonesia. Pengusaha yang tak memiliki akses, saat ini mudah terhubung dengan pasar.

“Adanya perusahaan ‘unicorn’ di Indonesia telah memudahkan perempuan untuk bisa menjalankan dua hal yaitu menjaga keluarga dan mencari uang dalam waktu yang sama. Salah satu efek positif perubahan teknologi adalah meningkatnya inklusi keuangan untuk perempuan,” ujar Sri Mulyani, Menteri Keuangan melalui keterangannya, Kamis (29/11).

Menurut Sri Mulyani, peningkatan inklusi keuangan perempuan akan meningkatkan kesejahteraan, mengurangi kemiskinan, dan menjembatani kesenjangan yang sering menjadi permasalahan negara berkembang.

Dalam perkembangan teknologi, Sri Mulyani juga menyampaikan adanya tantangan untuk meningkatkan inklusi digital bagi perempuan.

Kemampuan literasi digital yang lebih rendah, kurangnya jaminan untuk mendapatkan pembiayaan lembaga keuangan formal, dan lebih nyaman dengan sektor informal merupakan tantangan dari sisi permintaan.

Dari sisi penawaran, perempuan menghadapi kendala yaitu masih adanya kesenjangan informasi dan infrastruktur teknologi khususnya di daerah 3T (Tertinggal, Terdepan, Terluar) yang bisa dioptimalkan oleh perempuan, dan kurangnya variasi jenis pembiayaan untuk menjangkau perempuan belum bankable.

Reporter: Benedicta Prima
Editor: Yudho Winarto
Video Pilihan

Polda Metro: Hindari JPO Polda Metro Jaya karena akan ada pembongkaran

KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Dinas Perhubungan DKI Jakarta melakukan rekayasa lalu lintas di Jalan Jenderal Sudirman karena revitalisasi Jembatan Penyebrangan Orang ( JPO) Polda pada 2 dan 7 Desember 2018.

Pengerjaan tersebut masuk dalam proyek revitalisasi JPO yang dilakuan oleh Pemprov DKI Jakarta. “Akan dilakukan pembongkaran Jembatan Penyebrangan Orang (JPO) Polda yang lama dan pemasangan Jembatan Penyebrangan Orang (JPO) Polda yang baru,” kata Plt Kepala Dinas Perhubungan Sigit Wijatmoko, dalam keterangannya, Jumat (30/11/2018).

Adapun rekayasa lalu lintas dilakukan sesuai tahap pengerjaan pada dua sisi JPO Polda. Pertama, pada sisi timur JPO Polda akan dilakukan pembongkaran gelagar JPO eksisting pada Minggu (2/12/2018) pukul 23.00 – 04.30 WIB dan pemasangan gelagar JPO baru dilakukan pada Kamis (6/12/2018) pukul 23.00 – 04.30 WIB.

Rekayasa yang dilakukan pada pengerjaan sisi timur JPO Polda dimulai dari lalu lintas dari arah barat (Slipi), arah utara (Harmoni) dan arah timur (Kuningan) yang akan menuju selatan (Senayan). Lalu lintas tersebut dialihkan melalui Jalan Jenderal Gatot Subroto – berputar balik ke kawasan SCBD atau melalui Jalan Gerbang Pemuda dan seterusnya.

“Sedangkan lalu lintas dari arah Barat (Slipi) dan utara (Harmoni) yang akan ke arah Barat (Slipi) masih dapat berputar di kupingan Semanggi,” katanya. Kedua, sisi barat JPO Polda akan dilakukan pemasangan gelarag JPO baru pada Jumat (7/12/2018) pukul 23.00 – 04.30 WIB.

Adapun pengalihan yang dilakukan yaitu lalu lintas dari arah selatan (Blok M) yang akan menuju utara (Harmoni) atau barat (Slipi) dialihkan melalui Jalan Pintu Gelora 1 – Jalan Asia Afrika – Jalan Gerbang Pemuda – Jalan Gatot Subroto – Semanggi – Jalan Jenderal Sudirman dan seterusnya.

Sementara itu, pengerjaan revitalisasi JPO di Jalan Jenderal Sudirman dilaksanakan oleh PT. APIK. Sehingga mereka bertanggung jawab sepenuhnya terhadap keselamantan dan keamanan pengguna jalan (motorized dan unmotorized) di lokasi pelaksanaan pembangunan.

“Diimbau kepada para pengguna jalan agar menghindari ruas jalan tersebut dan dapat menyesuaikan pengaturan lalu lintas yang ditetapkan, mematuhi rambu-rambu lalu lintas, petunjuk petugas di lapangan serta mengutamakan keselamatan di jalan,” tutup Sigit.

Artikel ini telah tayang di Kompas.com engan judul “Revitalisasi JPO Polda, Rekayasa Lalin Diberlakukan di Sudirman Minggu Malam”, https://megapolitan.kompas.com/read/2018/12/01/11333381/revitalisasi-jpo-polda-rekayasa-lalin-diberlakukan-di-sudirman-minggu

Penulis : Rima Wahyuningrum

Reporter: Azis Husaini
Editor: Azis Husaini

Reporter: Azis Husaini
Editor: Azis Husaini
Video Pilihan

Presiden Jokowi tegaskan guru memiliki peran penting meningkatkan kualitas SDM

KONTAN.CO.ID – BOGOR. Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan, guru merupakan peran yang sangat dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) di Indonesia. Hal itu mengingat, rencana pemerintah di tahun depan yang menggeser program pembangunan infrastruktur selama empat tahun terkahir dengan pembangunan SDM.

“Mulai tahun 2019 pemerintah akan menggeser program, menggeser strategi pembangunan, menggeser program unggulan dari program pembangunan infrastruktur menjadi program besar-besaran dalam memperkuat sumber daya manusia, dalam pembangunan sumber daya manusia,” ucap Presiden saat menghadiri menghadiri  puncak peringatan hari guru nasional dan hari ulang tahun ke-73 Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) di Stadion Pakansari, Kabupaten Bogor.

Sehingga, kualitas SDM di semua jenis profesi serta kualitas SDM di usia dini dan remaja harus kita tingkatkan secara signifikan. Diharapkan kedepan, SDM kita harus mampu menghadapi dan memanfaatkan peluang dalam dunia dan perkembangan teknologi yang begitu cepat berubah saat ini.

“Ketika pembangunan SDM menjadi prioritas paling utama, peran guru akan semakin sentra, semakin utama, dan semakin strategis. Guru harus menjadi agen-agen transformasi penguatan SDM kita, menjadi agen-agen transformasi dalam membangun talenta-talenta anak bangsa,” tambah Presiden Jokowi.

Apalagi, di era saat ini yang serba cepat, guru dituntut agar bisa menyesuaikan. Misalnya, digitalisasi pendidikan telah membawa perubahan besar di dunia pendidikan. “Sekarang ini juga kita bicara apa adanya, Google juga sudah menjadi perpustakaan kita. Wikipedia juga menjadi ensiklopedi kita. Kindle, buku elektronik, juga menjadi buku pelajaran kita,” kata Presiden.

Oleh sebab itu peran guru harus lebih dari mengajar, tetapi juga mengelola belajar siswa. Guru dituntut lebih fleksibel, kreatif, menarik, dan lebih menyenangkan bagi siswa. Terlepas dari itu, guru haruslah tetap guru.

Menurut Presiden, Guru tidak bisa digantikan oleh mesin secanggih apapun.”Secanggih apapun tidak bisa. Guru adalah profesi mulia yang membentuk karakter-karakter anak bangsa dengan budi pekerti, toleransi, dan nilai-nilai kebaikan,” tegas dia.

Guru lah yang menumbuhkan empati sosial, membangun imajinasi dan kreativitas, serta mengokohkan semangat persatuan dan kesatuan bangsa kita Indonesia. “Untuk itu, terima kasih dan penghargaan kepada para guru Indonesia dan PGRI dalam menjaga moral anak-anak bangsa dalam mengajarkan budi pekerti dan cinta bangsa dan dalam membuka cakrawala pengetahuan kepada kita semua,” lanjut dia.

“Selamat Hari Guru Nasional. Selamat Hari Ulang Tahun ke-73 PGRI. Dirgahayu PGRI,” ujar Presiden Jokowi.

Reporter: Sinar Putri S.Utami
Editor: Azis Husaini

Reporter: Sinar Putri S.Utami
Editor: Azis Husaini
Video Pilihan

Muncul sejumlah hoaks jelang pemilu dinilai sangat membahayakan

KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Berita bohong atau hoaks belakangan ini bak jamur yang merambah ke seluruh arah. Salah satu yang menjadi momok adalah soal kasus Ratna Sarumpaet yang mengaku-ngaku dianiaya.

Namun demikian, yang terjadi sebaliknya adalah Ratna telah menjalani operasi pelastik muka yang mengakibatkan mukanya lebam seperti habis dipukuli.

“Kami melihat situasi sekarang ini sudah merusak akal sehat dimana orang sudah sulit membedakan antara berita benar dan bohong. Ada yang bicara A, kemudian diklarifikasi tetapi tetap saja (mereka) bicara, karena itu (bagi mereka) berita penting, baik itu kebohongan atau bukan kebohongan,” kata Koordinator Jejaring Anti Bohong, Sinnal Blegur dalam acara diskusi di Jakarta, Rabu (28/11) lalu.

Situasi saat ini, lanjut dia, sudah sangat bahaya sehingga kebohongan-kebohongan yang dilakukan secara masif.

“Karena kita melihat ini bahaya. Nah kami melihat ini harus dilawan. Apalagi kami punya pengalaman di Orde Baru. Kalau teman-teman belum merasakan, kami rata-rata adalah aktivis yang merasakan Orde Baru,” kata dia.

JAB, kata dia, memposisikan diri untuk melawan kebohongan-kebohongan jelang Pilpres. “Kami tegas melawan itu,” kata dia.

Selain kasus Ratna Sarumpaet muncul kebohongan-kebohongan selanjutnya seperti soal data 25 juta pemilih ganda, tuduhan kepada Jokowi PKI, Jokowi mengkriminalisasi ulama dan anti Islam.

“Data itu bukan sebenarnya. Itu bukan kebohongan yang tak sengaja, misal lagi soal di UI profesor cuma 1 tapi sebenarnya ada 5. Itu bukan tanpa didesain, tapi memang didesain,” kata dia melanjutkan.

Itu semua, kata dia, dilakukan bukan tanpa tujuan. Tujuannya diduga untuk kepentingan di Pilpres 2019.

“Ini memang bukan urusan penting, tetapi yang paling penting adalah, ini dilakukan menuju Pilpres 2019,” ujar dia. (Hasanudin Aco)

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul Munculnya Sejumlah Hoax Jelang Pilpres Dinilai Sangat Membahayakan,

Reporter: Yudho Winarto
Editor: Yudho Winarto

Reporter: Yudho Winarto
Editor: Yudho Winarto
Video Pilihan

Nico Siahaan diperiksa KPK sebagai saksi sasus suap bupati Cirebon

KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Mantan presenter Junico Bisuk Partahi Siahaan atau yang akrab dipanggil Nico Siahaan akan dimintai keterangan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Jumat, (30/11).

Nico diagendakan diperiksa sebagai saksi tersangka Sunjaya Purwadisastra, Bupati Cirebon periode 2014-2019. “Yang bersangkutan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka SUN (Sunjaya Purwadisastra),” ujar Juru Bicara KPK, Febri Diansyah saat di konfirmasi Jumat, (30/11).

Anggota DPR RI ini akan dimintai keterangan terkait perkara suap terkait mutasi, rotasi dan promosi jabatan di Pemerintah di Kabupaten Cirebon. Politisi PDIP ini saat ini menjabat sebagai anggota Komisi I yang mengurusi bidang Pertahanan, Intelijen, Luar Negeri, Komunikasi dan Informatika.

Sunjaya sendiri ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK karena diduga menerima pemberian secara tunai dari pejabat-pejabat di lingkungan Pemkab Cirebon terkait mutasi, rotasi dan promosi jabatan.

Dugaan modus yang digunakan adalah pemberian setoran kepada Bupati setelah pejabat terkait dilantik. KPK menyatakan besaran nilai setoran terkait mutasi itu berbeda tergantung jabatan. Mulai dari jabatan lurah, camat hingga eselon 3 telah diatur sedemikian rupa oleh Sunjaya.

Selain pemberian tunai terkait mutasi jabatan, Sujaya juga diduga menerima gratifikasi. Diduga Ia telah menerima total senilai Rp 6.425.000.000 yang tersimpan dalam rekening atas nama orang lain. Rekening atas nama orang lain itu dikuasai sepenuhnya oleh Sanjaya dan digunakan sebagai penampungan, terkait proyek-proyek di lingkungan Pemkab Cirebon Tahun Anggaran 2018.

Dalam kasus ini Sunjaya ini dikenakan dua perkara. Untuk penyidikan pertama disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP

Kemudian Sunjaya juga disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau huruf b atau Pasal 12 B atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.

Reporter: Muhammad Afandi
Editor: Yoyok

Reporter: Muhammad Afandi
Editor: Yoyok
Video Pilihan

Hadapi tantangan global, Menkeu jelaskan strategi Indonesia menarik investasi

KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan, Indonesia merupakan salah satu negara dengan perekonomian yang baik dan menarik untuk investasi. Hal ini disampaikannya dalam sesi diskusi panel investor forum, salah satu rangkaian Forum G20 di Buenos Aires, Argentina.

Indonesia memiliki pertumbuhan ekonomi yang stabil pada level 5,08% pada triwulan III 2018, outlook inflasi di 2018 yang di bawah 3,5%, dan tren investasi yang meningkat berdampak positif pada perekonomian. Namun, Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan dan risiko global karena adanya peningkatan perang dagang dan pengetatan likuiditas.

Untuk menghadapi tantangan global ke depan, Sri Mulyani menjelaskan berabagai strategi yang dilakukan Indonesia untuk menjaga stabilitas dan meningkatkan kompetensi pembangunan yang berkelanjutan.

“Beberapa hal yang dilakukan pemerintah untuk meningkatkan investasi adalah dengan mengeluarkan 16 paket kebijakan ekonmi, termasuk penyederhanaan izin perusahaan melalui online single window untuk investasi dan memperluas pemberian insentif fiskal melalui tax holiday dan tax allowance,” tutur Sri Mulyani dalam siaran persnya, Jumat (30/11).

Tak hanya itu, Sri Mulyani pun menjelaskan strategi lain yang dilakukan Indonesia untuk menarik investor. Dia menjelaskan, pemerintah melakukan berabagai deregulasi aturan untuk mendorong pembangunan infrastruktur seperti penjaminan pinjaman kepada BUMN yang menangani proyek infrastruktur, akselerasi pengadaan tanah dan pembayaran untuk masyarakat yang terdampak, dan adanya paket kebijakan untuk memperkuat tingkat keyakinan pemilik modal untuk berinvestasi di Indonesia.

Pemerintah pun melakukan reformasi institusi untuk meningkatkan pembangunan infrastruktur. Sementara, untuk meningkatkan peran swasta, Indonesia juga melakukan reformasi kebijakan fiskal. Beberapa insentif skema pembiayaan yang disusun seperti Viability Gap Funding (VGF), Aailability Payment, Land Revolving Fund, Risk Sharing Guideline, dan Tax Holiday.

Untuk menarik investasi jangka panjang yang berkelanjutan. Pemerintah Indonesia pun menyiapkan berbagai strategi. Pertama, kebijakan publik harus dirancang secara baik dan stabil agar terdapat kepastian hukum dan investasi.

Selanjutnya, pemerintah harus memiliki reputasi yang baik dan menjadi instritusi publik yang dipercaya. Selain itu, pemerintah pun harus memiliki dan menguasai risiko politik yang sering terjadi di negara berkembang.

“Dengan begitu, pemerintah Indonesia dapat merancang instrumen dan kebutuhan atas public private partnership (PPP) untuk memenuhi kebutuhan atas pembiayaan infrastruktur. Negara emerging market bisa mereplikasi apa yang sudah dilakukan Indonesia dengan berabagai inovasi tersebut,” jelas Sri Mulyani.

Reporter: Lidya Yuniartha
Editor: Yoyok

Reporter: Lidya Yuniartha
Editor: Yoyok
Video Pilihan

Waduh, Gerindra dan PKS kembali tak sepakat soal wagub DKI

KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Setelah berbulan-bulan menghadapi kebuntuan soal wakil gubernur DKI Jakarta, Partai Gerindra dan Partai Keadilan Sejahtera ( PKS) kini kembali mandek dan tak kunjung bekerja memilih calon.

Pada 5 November 2018 lalu, Gerindra DKI dan PKS DKI sebenarnya telah bertemu dan sepakat wagub DKI yang akan diajukan keduanya berasal dari PKS. Mereka juga sepakat menggelar fit and proper test atau uji kepatutan dan kelayakan.

Sayangnya, setelah pertemuan itu, keduanya kembali mengambil sikap yang berlawan. Gerindra DKI menilai uji kepatutan dan kelayakan itu sebagai syarat wajib. Selain itu, Gerindra DKI bakal mengajukan kadernya jika calon dari PKS tak ada yang lolos. Sementara PKS cenderung menolak adanya fit and proper test kendati telah setuju di awal.

Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD DKI Jakarta Abdurrahman Suhaimi menyatakan, tim tak ingin calon wagub DKI yang diajukan pihaknya gugur dalam uji kepatutan dan kelayakan tersebut. “Bukan untuk seleksi dan kemudian ada istilah lulus dan tidak lulus,” kata Suhaimi di DPRD DKI Jakarta, Kamis (28/11).

Menurut Suhaimi, fit and proper test seharusnya diadakan untuk memperkenalkan calon wagub Jakarta dari kader PKS kepada Partai Gerindra. Pengenalan itu sudah cukup untuk mengakomodasi keinginan Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Gerindra DKI yang meminta pembentukan tim fit and proper test.

Sementara itu, Ketua DPD Gerindra DKI M Taufik menyayangkan dua nama kandidat yang dipilih PKS, yakni Ahmad Syaikhu dan Agung Yulianto sudah dikirim ke Gerindra DKI, tetapi akhirnya belum bisa diikutkan fit and proper test. Gerindra mempertanyakan komitmen PKS dalam pemilih wagub ini.

“Terus maunya sistem apa? Mau dua langsung? Wah enak, orang sudah sepakati proper test, calonnya juga dari dia (PKS), bukan dari saya,” kata Taufik di Gedung DPRD DKI Jakarta, Senin (26/11). (Nibras Nada Nailufar)

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul “Gerindra dan PKS yang Kembali Tak Sejalan soal Wagub DKI…”

Sumber : Kompas.com
Editor: Barratut Taqiyyah Rafie

Sumber : Kompas.com
Editor: Barratut Taqiyyah Rafie
Video Pilihan