Muncul sejumlah hoaks jelang pemilu dinilai sangat membahayakan

KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Berita bohong atau hoaks belakangan ini bak jamur yang merambah ke seluruh arah. Salah satu yang menjadi momok adalah soal kasus Ratna Sarumpaet yang mengaku-ngaku dianiaya.

Namun demikian, yang terjadi sebaliknya adalah Ratna telah menjalani operasi pelastik muka yang mengakibatkan mukanya lebam seperti habis dipukuli.

“Kami melihat situasi sekarang ini sudah merusak akal sehat dimana orang sudah sulit membedakan antara berita benar dan bohong. Ada yang bicara A, kemudian diklarifikasi tetapi tetap saja (mereka) bicara, karena itu (bagi mereka) berita penting, baik itu kebohongan atau bukan kebohongan,” kata Koordinator Jejaring Anti Bohong, Sinnal Blegur dalam acara diskusi di Jakarta, Rabu (28/11) lalu.

Situasi saat ini, lanjut dia, sudah sangat bahaya sehingga kebohongan-kebohongan yang dilakukan secara masif.

“Karena kita melihat ini bahaya. Nah kami melihat ini harus dilawan. Apalagi kami punya pengalaman di Orde Baru. Kalau teman-teman belum merasakan, kami rata-rata adalah aktivis yang merasakan Orde Baru,” kata dia.

JAB, kata dia, memposisikan diri untuk melawan kebohongan-kebohongan jelang Pilpres. “Kami tegas melawan itu,” kata dia.

Selain kasus Ratna Sarumpaet muncul kebohongan-kebohongan selanjutnya seperti soal data 25 juta pemilih ganda, tuduhan kepada Jokowi PKI, Jokowi mengkriminalisasi ulama dan anti Islam.

“Data itu bukan sebenarnya. Itu bukan kebohongan yang tak sengaja, misal lagi soal di UI profesor cuma 1 tapi sebenarnya ada 5. Itu bukan tanpa didesain, tapi memang didesain,” kata dia melanjutkan.

Itu semua, kata dia, dilakukan bukan tanpa tujuan. Tujuannya diduga untuk kepentingan di Pilpres 2019.

“Ini memang bukan urusan penting, tetapi yang paling penting adalah, ini dilakukan menuju Pilpres 2019,” ujar dia. (Hasanudin Aco)

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul Munculnya Sejumlah Hoax Jelang Pilpres Dinilai Sangat Membahayakan,

Reporter: Yudho Winarto
Editor: Yudho Winarto

Reporter: Yudho Winarto
Editor: Yudho Winarto
Video Pilihan

Nico Siahaan diperiksa KPK sebagai saksi sasus suap bupati Cirebon

KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Mantan presenter Junico Bisuk Partahi Siahaan atau yang akrab dipanggil Nico Siahaan akan dimintai keterangan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Jumat, (30/11).

Nico diagendakan diperiksa sebagai saksi tersangka Sunjaya Purwadisastra, Bupati Cirebon periode 2014-2019. “Yang bersangkutan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka SUN (Sunjaya Purwadisastra),” ujar Juru Bicara KPK, Febri Diansyah saat di konfirmasi Jumat, (30/11).

Anggota DPR RI ini akan dimintai keterangan terkait perkara suap terkait mutasi, rotasi dan promosi jabatan di Pemerintah di Kabupaten Cirebon. Politisi PDIP ini saat ini menjabat sebagai anggota Komisi I yang mengurusi bidang Pertahanan, Intelijen, Luar Negeri, Komunikasi dan Informatika.

Sunjaya sendiri ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK karena diduga menerima pemberian secara tunai dari pejabat-pejabat di lingkungan Pemkab Cirebon terkait mutasi, rotasi dan promosi jabatan.

Dugaan modus yang digunakan adalah pemberian setoran kepada Bupati setelah pejabat terkait dilantik. KPK menyatakan besaran nilai setoran terkait mutasi itu berbeda tergantung jabatan. Mulai dari jabatan lurah, camat hingga eselon 3 telah diatur sedemikian rupa oleh Sunjaya.

Selain pemberian tunai terkait mutasi jabatan, Sujaya juga diduga menerima gratifikasi. Diduga Ia telah menerima total senilai Rp 6.425.000.000 yang tersimpan dalam rekening atas nama orang lain. Rekening atas nama orang lain itu dikuasai sepenuhnya oleh Sanjaya dan digunakan sebagai penampungan, terkait proyek-proyek di lingkungan Pemkab Cirebon Tahun Anggaran 2018.

Dalam kasus ini Sunjaya ini dikenakan dua perkara. Untuk penyidikan pertama disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP

Kemudian Sunjaya juga disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau huruf b atau Pasal 12 B atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.

Reporter: Muhammad Afandi
Editor: Yoyok

Reporter: Muhammad Afandi
Editor: Yoyok
Video Pilihan

Hadapi tantangan global, Menkeu jelaskan strategi Indonesia menarik investasi

KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan, Indonesia merupakan salah satu negara dengan perekonomian yang baik dan menarik untuk investasi. Hal ini disampaikannya dalam sesi diskusi panel investor forum, salah satu rangkaian Forum G20 di Buenos Aires, Argentina.

Indonesia memiliki pertumbuhan ekonomi yang stabil pada level 5,08% pada triwulan III 2018, outlook inflasi di 2018 yang di bawah 3,5%, dan tren investasi yang meningkat berdampak positif pada perekonomian. Namun, Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan dan risiko global karena adanya peningkatan perang dagang dan pengetatan likuiditas.

Untuk menghadapi tantangan global ke depan, Sri Mulyani menjelaskan berabagai strategi yang dilakukan Indonesia untuk menjaga stabilitas dan meningkatkan kompetensi pembangunan yang berkelanjutan.

“Beberapa hal yang dilakukan pemerintah untuk meningkatkan investasi adalah dengan mengeluarkan 16 paket kebijakan ekonmi, termasuk penyederhanaan izin perusahaan melalui online single window untuk investasi dan memperluas pemberian insentif fiskal melalui tax holiday dan tax allowance,” tutur Sri Mulyani dalam siaran persnya, Jumat (30/11).

Tak hanya itu, Sri Mulyani pun menjelaskan strategi lain yang dilakukan Indonesia untuk menarik investor. Dia menjelaskan, pemerintah melakukan berabagai deregulasi aturan untuk mendorong pembangunan infrastruktur seperti penjaminan pinjaman kepada BUMN yang menangani proyek infrastruktur, akselerasi pengadaan tanah dan pembayaran untuk masyarakat yang terdampak, dan adanya paket kebijakan untuk memperkuat tingkat keyakinan pemilik modal untuk berinvestasi di Indonesia.

Pemerintah pun melakukan reformasi institusi untuk meningkatkan pembangunan infrastruktur. Sementara, untuk meningkatkan peran swasta, Indonesia juga melakukan reformasi kebijakan fiskal. Beberapa insentif skema pembiayaan yang disusun seperti Viability Gap Funding (VGF), Aailability Payment, Land Revolving Fund, Risk Sharing Guideline, dan Tax Holiday.

Untuk menarik investasi jangka panjang yang berkelanjutan. Pemerintah Indonesia pun menyiapkan berbagai strategi. Pertama, kebijakan publik harus dirancang secara baik dan stabil agar terdapat kepastian hukum dan investasi.

Selanjutnya, pemerintah harus memiliki reputasi yang baik dan menjadi instritusi publik yang dipercaya. Selain itu, pemerintah pun harus memiliki dan menguasai risiko politik yang sering terjadi di negara berkembang.

“Dengan begitu, pemerintah Indonesia dapat merancang instrumen dan kebutuhan atas public private partnership (PPP) untuk memenuhi kebutuhan atas pembiayaan infrastruktur. Negara emerging market bisa mereplikasi apa yang sudah dilakukan Indonesia dengan berabagai inovasi tersebut,” jelas Sri Mulyani.

Reporter: Lidya Yuniartha
Editor: Yoyok

Reporter: Lidya Yuniartha
Editor: Yoyok
Video Pilihan

Waduh, Gerindra dan PKS kembali tak sepakat soal wagub DKI

KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Setelah berbulan-bulan menghadapi kebuntuan soal wakil gubernur DKI Jakarta, Partai Gerindra dan Partai Keadilan Sejahtera ( PKS) kini kembali mandek dan tak kunjung bekerja memilih calon.

Pada 5 November 2018 lalu, Gerindra DKI dan PKS DKI sebenarnya telah bertemu dan sepakat wagub DKI yang akan diajukan keduanya berasal dari PKS. Mereka juga sepakat menggelar fit and proper test atau uji kepatutan dan kelayakan.

Sayangnya, setelah pertemuan itu, keduanya kembali mengambil sikap yang berlawan. Gerindra DKI menilai uji kepatutan dan kelayakan itu sebagai syarat wajib. Selain itu, Gerindra DKI bakal mengajukan kadernya jika calon dari PKS tak ada yang lolos. Sementara PKS cenderung menolak adanya fit and proper test kendati telah setuju di awal.

Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD DKI Jakarta Abdurrahman Suhaimi menyatakan, tim tak ingin calon wagub DKI yang diajukan pihaknya gugur dalam uji kepatutan dan kelayakan tersebut. “Bukan untuk seleksi dan kemudian ada istilah lulus dan tidak lulus,” kata Suhaimi di DPRD DKI Jakarta, Kamis (28/11).

Menurut Suhaimi, fit and proper test seharusnya diadakan untuk memperkenalkan calon wagub Jakarta dari kader PKS kepada Partai Gerindra. Pengenalan itu sudah cukup untuk mengakomodasi keinginan Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Gerindra DKI yang meminta pembentukan tim fit and proper test.

Sementara itu, Ketua DPD Gerindra DKI M Taufik menyayangkan dua nama kandidat yang dipilih PKS, yakni Ahmad Syaikhu dan Agung Yulianto sudah dikirim ke Gerindra DKI, tetapi akhirnya belum bisa diikutkan fit and proper test. Gerindra mempertanyakan komitmen PKS dalam pemilih wagub ini.

“Terus maunya sistem apa? Mau dua langsung? Wah enak, orang sudah sepakati proper test, calonnya juga dari dia (PKS), bukan dari saya,” kata Taufik di Gedung DPRD DKI Jakarta, Senin (26/11). (Nibras Nada Nailufar)

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul “Gerindra dan PKS yang Kembali Tak Sejalan soal Wagub DKI…”

Sumber : Kompas.com
Editor: Barratut Taqiyyah Rafie

Sumber : Kompas.com
Editor: Barratut Taqiyyah Rafie
Video Pilihan